Diduga Ini Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Aceh Mengalami Perlambatan

BANDA ACEH – Pemberlakuan kebijakan Social Distancing sejak Maret 2020 oleh pemerintah dalam upaya pencegahan wabah COVID-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Aceh.

Sebagai dampak Covid-19 industri yang tercatat mengalami penurunan produksi cukup signifikan yaitu industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, industri kimia, industri alat angkutan, industri furniture, dan industri pengilangan migas termasuk terhentinya produksi di blok A milik PT Medco E&P Malaka hingga awal Maret 2020.

Biro Pusat Statistik (BPS) Aceh melaporkan ekonomi Aceh triwulan I tahun 2020 secara y/y dengan migas tumbuh 3,17 persen atau setara Rp41,26 triliun (ADHB) dan 4,26 persen tanpa migas.

Pertumbuhan tertinggi didorong oleh kinerja sektor usaha kontruksi mencapai 19,06 persen, pengadaan air 15,21 persen, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 14,44 persen.

Namun dibandingkan secara triwulanan (q to q) ekonomi Aceh triwulan I-2020 dibanding triwulan IV-2020 terjadi penurunan 4,02 persen tanpa migas dan 4,55 persen dengan migas.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Aceh tidak hanya disebabkan oleh fenomena corona. Tapi memang sejak sebelumnya perekonomian Aceh selalu tidak terealisasi secara optimal dari yang ditargetkan pemerintah Aceh.

Perkonomian Aceh masih sangat tergantung pada kemampuan fiskal daerah dan bantuan pusat melalui APBA dan APBN. Realisasi anggaran daerah tersebut sangat mempengaruhi berputarnya roda ekonomi Aceh.

Selain itu ekonomi daerah ini juga ditopang atau digerakkan oleh usaha UMKM. Apalagi sejak berakhirnya kejayaan minyak dan gas. Maka sektor swasta hanya dimainkn oleh pelaku usaha kecil milik masyarakat.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Serambi Mekah (USM) Aceh Dr Zainuddin SE,M.SI mengatakan situasi dan kondisi ini memang tidak dapat dielakkan.

“Perlambatan ekonomi karena wabah Covid-19 memang tidak bisa dielakkan, namun yang membuat kemerosotan ekonomi terjun bebas ternyata banyak yang disebabkan oleh ketidakmampuan elit merumuskan kebijakan penanganan yang tepat”. kata Zainuddin seeperti dilansir ACEHSATU.COM, Rabu (06/05/2020).

Lebih lanjut Zainuddin menilai pemerintah juga terlihat kurang padu dan tidak terarah dalam membuat kebijakan guna merespon situasi perlambatan ekonomi ini.

“Untuk menjalani masa ini juga terlihat kurang terarah dari pemerintah baik dari daerah hingga ke pusat, dimana masih sangat politis dan sarat pencitraan sehingga kebijakan yang dibuat tidak berdampak positif pada masyarakat.” pungkasnya. (*)

Redaksi

Dengan senang hati kami menerima sumbangan tulisan Anda terkait ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan. Bisa kirim ke kontak kami. Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *